 |
| Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna saat menjadi narasumber 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (26/6/2019). |
Adapun total lahan yang dibutuhkan mencapai 765 hektare. Artinya masih ada 215 hektare yang masih perlu dibebaskan.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna menjelaskan, lahan 550 hektare tersebut sudah siap dibangunkan sesuai peruntukannya. Baik untuk gedung perkantoran maupun bangunan dan infrastruktur pendukungnya.
"Seluas 550 hektare itu sudah pembayaran dan sudah bisa dikerjakan. Sisanya kita akan bebaskan lagi sampai akhir tahun 2019," kata Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna saat menjadi narasumber 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (26/6/2019).
Penggunaan lahan di pusat pemerintahan, selain untuk perkantoran Pemprov Kalimantan Utara dan instansi vertikal, termasuk akan digunakan untuk keperluan prasarana lain sebuah kota modern yang berkonsep smart city dan green building.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna menegaskan, sebanyak 12 Kementerian ditambah Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan sudah mengetahui tugas masing-masing yang diberi oleh Presiden beradasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
"Jadi kita tidak boleh berlama-lama. Kita sudah start dengan rencana aksi 12 kementerian itu dan dua kepala daerah sejak tanggal 27 Maret 2019.
Dan jangka waktu Inpres ini adalah 5 tahun. Jadi kita harus bergerak cepat menyelesaikan KBM Tanjung Selor," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.
Paling lambat awal tahun depan atau tahun 2020 sebut Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama sudah bisa dilaksanakan.
"Kemarin kami meninjau kesiapan Instalasi Pengolahan Air di sana, termasuk PLTU. Infrastruktur itu akan di-upgrade untuk mendukung kawasan KBM," sebut Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR sebutnya, juga tengah melakukan peninjauan ulang terhadap rencana induk atau masterplan KBM Tanjung Selor yang sebelumnya disusun Pemprov Kalimantan Utara.
"Yang di-review mencakup design, bagaimana sistem transportasi antar modanya, buffer zona untuk kawasan hutan kota, termasuk mengamankan daerah heritage dan yang cocok untuk objek wisata," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.
KBM Tanjung Selor lanjutnya, akan dilengkapi dengan sistem moda transportasi modern yang sinergi satu sama lain. Misal transportasi kereta api dalam pusat pemerintahan akan terkoneksi dengan bandara dan dermaga speedboat.
"Dan di pusat kota baru itu bukan hanya perkantoran saja. Tetapi ada ruang terbuka hijau, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, dan lain-lainnya. Kita konsep juga sebagai kota yang bebas sampah khususnya sampai platik," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.
Yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bertaraf internasional, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Supaya anak-anak kita tidak jauh sekolah di luar khususnya untuk perguruan tinggi. Cukup di sini. Angkatan kerja juga akan bagus, dan lulusan akan berkualitas sehingga kita tidak perlu datangkan tenaga kerja dari luar daerah, karena kita sendiri mampu menyediakan yang berstandar internasional," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.
Selain menjadi pusat pemerintahan, KBM Tanjung Selor sebutnya juga akan menjadi motor penggerak perekonomian di perbatasan. Mengingat KBM berdekatan dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning.
"Jadi KBM Tanjung Selor bukan hanya pusat pemerintahan melainkan juga sebagai penggerak ekonomi. Karena di sini ada KIPI Tanah Kuning dan PLTA Sungai Kayan. Beda seperti Putra Jaya Malaysia, yang hanya pusat pemerintahan saja," ujarnya. (Wil)
Sumber : https://kaltim.tribunnews.com
0 Komentar