Dewan Soroti RPJMD Kota Jambi, Pemkot Diminta Fokus pada Pendidikan, Aset hingga Smart City

Rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa (23/4).

DPRD Kota Jambi kembali menggelar paripurna dengan agenda, penyampain pandangan umum fraksi terhadap RPJMD 2018-2023.

Pada paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, para anggota dewan, kepala OPD dan unsur forkomlinda Kota Jambi, camat dan lurah se Kota Jambi. Paripurna digelar di ruang Swarna Bumi, (23/4).

Juru bicara Fraksi Demokrat Hendriyani mengajukan tiga pertanyaan dasar atas RPJMD Kota Jambi 2018-2023. Di antaranya adalah pengembangan Kota Jambi selama 5 tahun mendatang, tujuan yang ingin dicapai serta strategi untuk mencapai hal tersebut.

"Kami minta pemerintah fokus pada pembangunan SDM, kami juga mendorong perkembangan smart city," katanya.

Pengembangan smart city bisa memotong birokrasi sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

"Hal penting lainnya yaitu pengeloaan aset harus sudah terselesaikan," katanya.

Juru bicara Fraksi PDIP, Sutiono mempertanyakan wujud ekonomi kreatif yang akan dikembangkan, dan pengembangan Kualitas SDM ke depannya.

Sementara Jasrul, juru bicara Fraksi Gerindra mengatakan bahwa pendekatan partisipatif dalam menyusun RPJMD tersebut harus dijalankan secara benar.

Dirinya juga menyoroti banyak sekolah negeri yang dimerger. Serta tingginya para orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Juru bicara Fraksi Partai Hanura, Herman mengatakan bahwa RPJMD tersebut haruslah menyesuaikan gambaran atau kondisi Kota Jambi. Selain itu juga harus tepat sasaran.

Abdullah Thaif, Juru Bicara Fraksi PKB mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang harus dikejar pemerintah di antaranya adalah bidang pemerintahan. Menurutnya segala peraturan yang akan dikeluarkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD, sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Selain itu di bidang kesehatan masih banyak permasalahan tentang jaminan kesehatan. Sementara untuk bidang sosial ekonomi dirinya mengatakan bahwa masih perlu adanya membuka peluang investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pembenahan pelayanan publik.

Juru bicara Partai Golkar Muhili Amin juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dan penyelesaian aset-aset pemerintah.

"Aset daerah harus segera dituntaskan," ujarnya.

Sementara itu juru bicara partai PPP, Abdussomad mengatakan pemerintah perlu menarik perhatian khusus terhadap pembangunan drainase sebab drainase yang dibangun saat ini masih banyak menimbulkan permasalahan banjir.

Posting Komentar

0 Komentar