Salah satunya dengan menyusun masterplan dalam membenahi sejumlah program meliputi peningkatan sistem jaringan informasi, peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan birokrasi.
Untuk itu, diperlukan kajian guna menggali informasi terkait kesiapan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan smart city mulai dari SDM, perencanaan dan penganggaran aplikasi, kondisi infrastruktur dan suprastruktur smart city dan komitmen Kepala Daerah.
1. Mengintegrasikan aplikasi untuk penerapan Balikpapan sebagai smart city
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda ) Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan saat ini baru beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terintegrasi dalam sistem.
Ia menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun sejumlah program untuk menyatukan sejumlah OPD dalam satu aplikasi sehingga dapat dikerjakan dalam satu arah.
“Ke depan akan dilakukan review aplikasi yang ada untuk dipetakan dan diatur regulasinya,” jelas Budi.
Menurut Budi, aplikasi yang dijalankan harus jelas arah tujuannya menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing OPD, sehingga bisa terintegrasi dengan aplikasi yang lebih besar. Melalui aplikasi yang dibuat, database akan tersusun dengan baik dan rapi sehingga akan memudahkan sistem yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
“Smart city itu harus paperless. Tidak perlu lagi orang datang banyak berkas. Sudah paperless dan tanda tangan sudah tanda tangan elektronik,” ungkap Budi.
“Smart city itu harus paperless. Tidak perlu lagi orang datang banyak berkas. Sudah paperless dan tanda tangan sudah tanda tangan elektronik,” ungkap Budi.
2. Smart City memerlukan peningkatan kualitas SDM
Budi menjelaskan implementasi smart city tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur di bidang IT karena didalamnya ada smart governance kemudian dukungan masyarakat.
Kemampuan SDM yang menjalankan aplikasi juga menjadi faktor untuk menjalankan program smart city. Peningkatan kemampuan dan kinerja SDM harus mendukung sistem aplikasi yang dibangun.
Kemampuan SDM yang menjalankan aplikasi juga menjadi faktor untuk menjalankan program smart city. Peningkatan kemampuan dan kinerja SDM harus mendukung sistem aplikasi yang dibangun.
“Kemampuan di masing-masing OPD juga harus ditingkatkan agar program yang dibuat bisa berjalan maksimal,” ujar Budi.
Saat ini sebagian besar masyarakat sudah melek teknologi, kemampuan SDM yang mumpuni sangat diperlukan agar aplikasi yang ada dapat digunakan dengan maksimal. Sayangnya, menurut Budi, ketersedian SDM yang kompeten saat ini masih belum banyak, sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM yang ada.
Saat ini sebagian besar masyarakat sudah melek teknologi, kemampuan SDM yang mumpuni sangat diperlukan agar aplikasi yang ada dapat digunakan dengan maksimal. Sayangnya, menurut Budi, ketersedian SDM yang kompeten saat ini masih belum banyak, sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM yang ada.
3. Fokus pada peningkatan pelayanan dan birokrasi
Menurut Budi, saat ini beberapa OPD telah melakukan upaya pelayanan publik ke arah smart city seperti di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan program Si Cantik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan SPPD,dan idatabase.
Sementara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki program e-budgeting, dan Kantor Pajak terdapat Sistem Pendapatan Asli Daerah berbasis online. Budi menjelaskan saat ini masih dalam proses integrasi dengan aplikasi.
Namun seluruh upaya e-government yang dilakukan juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan serta perbaikan sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang saat ini diberlakukan masih belum mendukung gerakan smart city, karena masih melibatkan banyak orang, sehingga tidak efisien dan lambat.
“Salah satu ciri smart city adalah penggunaan teknologi sehingga pelayanan yang diberikan bisa efisien dan cepat,” jelas Budi. Birokrasi yang diterapkan harus diubah agar lebih efisien.
Sementara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki program e-budgeting, dan Kantor Pajak terdapat Sistem Pendapatan Asli Daerah berbasis online. Budi menjelaskan saat ini masih dalam proses integrasi dengan aplikasi.
Namun seluruh upaya e-government yang dilakukan juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan serta perbaikan sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang saat ini diberlakukan masih belum mendukung gerakan smart city, karena masih melibatkan banyak orang, sehingga tidak efisien dan lambat.
“Salah satu ciri smart city adalah penggunaan teknologi sehingga pelayanan yang diberikan bisa efisien dan cepat,” jelas Budi. Birokrasi yang diterapkan harus diubah agar lebih efisien.
Sumber : https://kaltim.idntimes.com
0 Komentar