Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam buton kepada perusahaan milik BUMN. Hal itu untuk mengoptimalisasi produksi dari potensi cadangan aspal alam buton di Indonesia.
Maklum saja, saat ini dari 42 IUP aspal alam buton, hanya enam IUP saja yang aktif kegiatan produksi pertambangannya. Padahal, pemerintah memiliki program percepatan pemanfaatn produksi aspal alam buton untuk menekan impor aspal minyak dari luar negeri.
Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi menyampaikan, sejauh ini kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih dikluasai oleh impor aspal minyak. Nah, untuk menekan impor itu, produksi aspal alam buton harus dioptimalkan.
"Sebaiknya ada penugasan ke BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN melalui penawaran IUP untuk aspal," terangnya pada Selasa (18/2/2021).
Adapun, kata Ahmad Redi, penugasan tersebut penting supaya ada tranformasi bisnis kepada BUMN tambang yang tidak melulu pada batubara, kecuali aspal dan mineral semata.
Mengacu data Kementerian ESDM hasil koordinasi dengan Dinas Pertambangan (Distamben) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terdapat sebanyak 54 juta ton potensi cadangan aspal alam buton. Dan, terdapat sebanyak 833 juta ton sumber daya aspal alam buton di Indonesia.
Ahmad Redi menilai, bahwa minimnya keaktifan IUP aspal alam lebih dikarenakan oleh belum terbukanya pasar aspal di dalam negeri secara luas. Redi bilang, dengan kapasitas modal, sumber daya manusia, teknologi dan akses pasar yang luas, peran BUMN sangat penting untuk pengelolaan aspal alam buton tersebut.
"Ini menjadi modal bagi optimalisasi pengusahaan aspal di Indonesia, khususnya Buton. Dan pemerintah bisa menawarkan IUP yang tidak aktif itu kepada anak perusahaan BUMN," tandasnya.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5378783/pemerintah-diminta-tunjuk-bumn-kelola-tambang-aspalbuton
0 Komentar