Komitmen pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di sektor kelautan dan perikanan belum optimal. Padahal, jika digenjot akan berkontribusi besar mendorong bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan belum optimalnya pemanfaatan EBT itu terlihat pada bauran tahun 2020 lalu yang baru mencapai 11,51 persen. Kendati ada tambahan sekitar 2,36 persen dari tahun 2019, namun lebih rendah dari target Pemerintah sebesar 13 persen.
“Selama ini pemanfaatan energi terbarukan di sektor kelautan dan perikanan masih minim. Padahal punya potensi besar,” kata Fabby kepada Koran Jakarta, Minggu (14/2).
Dia mencontohkan sejumlah sektor yang bisa menggunakan energi surya seperti cold storage (ruang penyimpanan ikan) hingga solar desalination untuk produksi air tawar di pulau-pulau terpencil.
Dia meminta KKP mengeksekusi beberapa rencana yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahkan sudah mendapat dukungan dari negara sahabat.
“Konkretnya harus disiapkan alokasi anggarannya. Perlu ada perencanaan dan eksekusi. Artinya dipetakan kebutuhan-kebutuhan untuk cold storage di berbagai pulau dan lokasi dan dimasukan dalam perencanaan anggaran KKP,” kata Fabby.
Lumbung Ikan
Sebelumnya KKP dan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia pekan lalu menggelar pertemuan yang membahas potensi kerja sama EBT dalam penerapannya di sektor keluatan dan perikanan terutama untuk mendukung kinerja kapal penangkap ikan. Dengan pemanfaatan teknologi EBT tersebut diharapkan hasil tangkap semakin meningkat.
Kerja sama juga dapat diperluas dengan kolaborasi untuk menggarap potensi bahari di Indonesia, seperti untuk Program Lumbung Ikan Nasional. Pemerintah sendiri akan membangun pelabuhan terpadu yang menggabungkan antara hulu dengan hilir agar ke depan muncul industri perikanan yang dibangun oleh para investor.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen menyambut baik rencana kerja sama tersebut, apalagi pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Untuk sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pokok bahasan kerja sama,” kata Larsen.
Terkait kerja sama internasional, KKP juga telah mengumumkan status perencanaan ruang laut Indonesia/Indonesia’s Marine Spatial Planning (MSP) pada laman MSP Global Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)-UNESCO.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan KKP sebagai otoritas nasional yang menyusun Marine Spatial Planning di Indonesia perlu mengirimkan dan memperbarui status MSP Indonesia melalui website MSP Global IOC-UNESCO. Hal itu untuk memperkenalkan MSP Indonesia serta menunjukkan komitmen mengelola dan mengatur ruang lautnya secara berkelanjutan.
Sumber:https://koran-jakarta.com/tenaga-surya-sangat-potensial-dimanfaatkan-di-sektor-perikanan
0 Komentar