Jakarta,Klikanggaran.com – Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau Masyarkat Indonesia (GENERASI HIJAU), mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar megalokasikan stimulus fiskal dalam memulihkan ekonomi serta menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi yang lebih hijau masuk secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodir dalam Nota Keuangan dan APBN 2022.
Dalam surat terbuka, GENERASI HIJAU mengharapkan stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon pada APBN 2022 turut menjadi perhatian serius Jokowi.
Koordinator Koalisi GENERASI HIJAU, Misbah Hasan, menegaskan lembaganya memiliki kepedulian dalam mendukung Ekonomi Hijau dan dampak Perubahan Iklim, hal tersebut dilakukan karena telah melakukan kajian mendalam terkait dengan Green Economic Recovery untuk 3 (tiga) sektor, yaitu; pertanian, energi, dan persampahan.
Melalui surat terbukanya pada tanggal 25 April 2020, Misbah mengingatkan kembali dan menagih komitmen pemerintah terkait upaya pencapaian target Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang secara eksplisit tertuang di RPJMN 2019-2024.
Selain itu, Misbah Hasan mengharapkan Jokowi dapat memberikan perintah serta arahan agar seluruh jajaran pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus hijau bagi program-program pemulihan ekonomi nasional.
Berikut surat terbuka GENERASI HIJAU untuk Jokowi:
Bapak Presiden yang terhormat.
Bulan ini kita memasuki tahun kedua setelah pandemi COVID-19 menimpa negeri ini. Tidak ada yang sama lagi setelah apa yang kita lalui selama lebih dari setahun ini. Anak-anak merindukan duduk di bangku sekolah mereka, taman bermain merindukan suara anak berlarian di dalamnya, layanan kesehatan kehilangan banyak tenaga kesehatannya, banyak industri harus berjuang dari nol kembali, sementara di dalam rumah, para orang tua semakin banyak yang harus bertarung lebih keras untuk mempertahankan kepulan asap di dapur mereka.
Pandemi ini menghajar kita semua dengan keras. Kami juga melihat pemerintah tidak berpangku tangan. Berbagai manuver dilakukan, salah satunya untuk mempertahankan perekonomian tetap berjalan karena perputaran roda pemerintahan salah satunya harus ditunjukkan dengan terus bergeraknya roda perekonomian. Kami menghargai setiap langkah yang Bapak Presiden serta jajaran telah lakukan.
Namun demikian, kami melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah masih bersifat jangka pendek, baik di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan ekonomi. Hal ini bisa dimaklumi saat pandemi baru berjalan satu-dua bulan atau maksimal satu tahun. Memasuki tahun kedua pandemi dan seterusnya, pemerintah seyogyanya mulai berpikir untuk melakukan penanganan COVID-19, terutama dalam pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor dampak perubahan iklim dan Pembangunan Rendah Karbon untuk pencapaian Net Zero Emission.
Kami dari Koalisi GERAKAN EKONOMI HIJAU MASYARAKAT INDONESIA (GENERASI HIJAU) yang memiliki kepedulian dalam mendukung Ekonomi Hijau dan dampak Perubahan Iklim, telah melakukan kajian mendalam terkait dengan Green Economic Recovery untuk 3 (tiga) sektor, yaitu; pertanian, energi, dan persampahan, dengan temuan sebagai berikut:
1. Di sektor Pertanian, BPS menyebutkan bahwa selama pandemi ini sektor pertanian justru tumbuh sebesar 1,75 persen. Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani diproyeksikan akan menghasilkan 15-17 persen peningkatan hasil panen serta penciptaan lebih dari 150 ribu tenaga kerja. Sejalan dengan pembangunan rendah karbon, program ini juga diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta tCO2 dalam jangka waktu 20 tahun. Anggaran yang kami usulkan sebesar Rp2,94 triliun pada 2022;
2. Di sektor energi, terdapat potensi melalui Pemasangan PLTS Atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh 70 Kementerian/Lembaga untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi nasional, akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa Pemerintah memulai pemanfaatan energi terbarukan dari diri sendiri, dan hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan produksi energi ramah lingkungan. Pada pelaksanaannya, program ini dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 339 ribu tCO2 selama 25 tahun, juga diperkirakan akan menyerap hingga 700 tenaga kerja. Anggaran yang kami usulkan sebesar Rp210 milyar pada 2022;
3. Di sektor persampahan, UMKM persampahan memili kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menjadi salah satu faktor usaha yang masih dapat bertahan meski membutuhkan perjuangan berat selama masa pandemic ini. Kami mengusulkan adanya program stimulus pemulihan ekonomi UMKM persampahan berupa program pinjaman lunak serta Pendampingan peningkatan kapasitas UMKM. Program ini diperkirakan dapat menyasar lebih dari 5.000 UMKM persampahan dan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40 ribu ton per hari. Nilai tersebut setara dengan manfaat ekonomi senilai 23 triliun per tahun dengan potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 – 75 ribu orang di tahun 2022, serta berkontribusi terhadap penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 105,38 juta tCO2 selama 20 tahun. Anggaran yang kami usulkan sebesar Rp3,57 triliun pada 2022.
Temuan kajian dan usulan anggaran di atas kami yakini dapat mendukung langkah Bapak Presiden dan Pemerintah dalam upaya kembali membangun perekonomian Indonesia yang lebih Berkelanjutan setelah keterpurukan akibat pandemi ini. Pada bulan April hingga Agustus 2021 ke depan, proses perencanaan dan penganggaran negara memasuki penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), dan pembacaan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022. Momentum ini tentu sangat strategis untuk mengingatkan kembali dan menagih komitmen pemerintah terkait upaya pencapaian target Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang secara eksplisit tertuang di RPJMN 2019-2024, terutama untuk tiga sektor di atas.
Untuk itu, kami mendesak, kebijakan pemulihan ekonomi yang lebih hijau masuk secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodir dalam Nota Keuangan dan APBN 2022. Kami percaya dengan Pemulihan Ekonomi Hijau ini kita dapat bangkit dari krisis saat ini bersamaan dengan menghindari dampak dari bencana akibat perubahan iklim di masa yang akan datang.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia tetap sehat dan dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami dan atau dapat memberikan perintah serta arahan agar seluruh jajaran pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus hijau bagi program-program pemulihan ekonomi nasional. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Untuk diketahui, koalisi GENERASI HIJAU merupakan gabungan dari beberapa lembaga seperti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), International Association for Public Participation (IA2P), International Research Institute for Decarbonization (IRID), WASTE4CHANGE, Anwar Muhammad Foundation (AMF), POKJA 30 Kaltim, FAKTA Kalbar, FITRA Riau, Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI), Indonesia Plastic Recyclers (IPR), dan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI).
0 Komentar