Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya berupaya memberikan affirmative policy (kebijakan afirmatif) kepada anak agar dapat menuntut ilmu dengan persentase bangku sebesar 55-70 persen.
“Kami ingin memutus rantai kemiskinan, rantai keterbelakangan, dengan menarik mereka keluar dari kehidupan marjinal melalui dorongan dari pendidikan tinggi. Hal ini, merupakan semangat dari Ki Hajar Dewantara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (26/5/2021).
Maka dari itu, lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus membangun inklusif bahwa education for all the people atau pendidikan itu untuk semua orang.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara pada web seminar (webinar) bertema “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini,” Selasa (25/5/2021).
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama dengan Tim Peneliti Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembangan Sosial Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Maritim Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.
Dalam kesempatan tersebut, Sjarief menerangkan, tugas KKP adalah mentransformasikan ekonomi di sektor KP dengan dukungan penuh dari sumber daya manusia (SDM).
"Namun SDM ini harus memiliki kapasitas dari sisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap," ujarnya.
Untuk diketahui, SDM unggul menjadi salah satu dari lima agenda besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.
Pembangunan di sektor pendidikan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas SDM.
Sebab, pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai mampu meningkatkan jumlah penduduk terdidik. Hal ini guna memenuhi permintaan pasar kerja di berbagai sektor ekonomi.
"Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kebutuhan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerjanya,” ucap Sjarief.
Terbukti, jumlah stok ikan nasional semakin meningkat setiap tahunnya sejak 2015. Mulai dari 7,3 juta ton menjadi 12,5 juta ton pada 2017.
“Potensi ini tentu harus didukung dengan ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas guna mengelola potensi besar tersebut," jelas Sjarief.
Pola pembelajaran menganut sistem teaching factory
Pada kesempatan itu, Sjarief menjelaskan, KKP saat ini telah mengembangkan pola pembelajaran dengan menganut sistem teaching factory atau praktik kerja langsung.
“Sehingga pembelajaran yang diberikan bukan sekadar praktik di laboratorium. Pola pembelajaran ini dilakukan dengan berpegang pada empat pilar pendidikan,” imbuhnya.
Adapun empat pilar itu, yakni pembentukan karakter dan kepribadian unggul, pembentukan kompetensi dasar, pembentukan kompetensi keahlian, dan adaptasi lingkungan.
Terlebih di masa pandemi Covid-19, KKP telah menyinkronkan pelaksanaan pembelajaran dengan sistem blended learning (pembelajaran campuran).
“Di era revolusi industri 4.0 ini, hampir segala aspek kegiatan manusia menggunakan teknologi. Kami juga memiliki program sertifikasi yang diakui baik di kancah nasional maupun internasional,” ucap Sjarief.
KKP sendiri saat ini memiliki 13 politeknik dan satu akademi komunitas kelautan dan perikanan dengan program Diploma IV, III, dan I yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rinciannya, program Diploma IV diselenggarakan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
Kemudian, program Diploma III diselenggarakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Bitung, Sorong, Karawang, Bone, Kupang, Dumai, Pangandaran, Jembrana, Aceh, Pariaman dan Maluku.
Sementara itu, program Diploma I diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AK-KP) Wakatobi.
Tak hanya itu, KKP juga memiliki satuan pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kotaagung, SUPM Tegal, dan SUPM Waiheru.
Didik lulusan jadi wirausaha milenial
Sjarief menerangkan, satuan pendidikan KP di bawah Pusat Pendidikan KP BRSDM berupaya mendidik lulusannya menjadi wirausaha milenial.
Upaya tersebut dilakukan melalui program kewirausahaan yang terstruktur dari semester awal hingga semester akhir melalui kurikuler maupun ekstrakurikuler.
Pelaksanaannya sendiri dibantu dengan dukungan permodalan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bidang permodalan usaha kelautan dan perikanan.
Dengan bantuan tersebut, maka seluruh peserta dapat memiliki network dengan mitra pendukung dalam mencetak wirausaha muda. Tujuannya agar mampu memetakan potensi bisnis dari hulu ke hilir bidang kelautan dan perikanan.
"Tak hanya bekerja di dunia industri, kami juga meluluskan wirausaha muda yang banyak di antaranya menjadi petambak milenial,” ucap Sjarief.
Sebagaimana digaungkan Menteri KKP Trenggono, lanjut dia, KKP memiliki tiga program prioritas,
Pertama, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap. Kedua serta ketiga adalah pengembangan dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
“Jenis budidaya perikanan ini seperti kampung lobster, lele, nila, kakap, hingga kampung rumput laut," imbuh Sjarief.
Bangun masyarakat kelautan dan perikanan
Tak hanya berfokus pada pendidikan generasi muda, BRSDM KP turut membangun masyarakat kelautan dan perikanan melalui peran penyuluh perikanan sebagai agent of change.
Hal tersebut dilakukan guna mendukung kemajuan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
"Penyuluh berperan mendampingi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, hingga petambak garam,” ujar Sjarief.
Dalam menjalankan perannya, lanjut dia, penyuluh diharapkan dapat enlighten (mencerahkan) serta enrich (memperkaya) masyarakat dengan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya.
Selain itu, masyarakat diharapkan bisa empower (memberdayakan) pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Salah satu keberhasilan dari pendampingan penyuluh perikanan adalah terbentuknya Kampung Wisata Mina Padi Samberembe dan Kampung Garam Kebumen," ungkap Sjarief.
Kembangkan kompetensi ASN
Sjarief menyebut, terdapat beberapa cara yang dilakukan BRSDM KP dalam mentransformasikan ekonomi dengan SDM unggul.
Adapun caranya adalah saling mengaitkan antara pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Salah satu langkah konretnya adalah dengan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
BRSDM KKP juga memiliki sistem pembelajaran online, salah satunya yakni Electronic Millenial Learning (e-Milea) yang telah beroperasi sejak 2018.
Pengembangan kompetensi ASN melalui e-Milea dibutuhkan agar Indonesia dapat berkompetisi di era revolusi industri 4.0.
Tak hanya itu, e-Milea juga dibuat sebagai solusi media work from home (bekerja dari rumah) bagi ASN KKP di tengah pandemi Covid-19.
Ia menambahkan, pihaknya bahkan telah melakukan perubahan strategi pembelajaran, dari yang semula klasikal, menjadi blended learning (pembelajaran campuran). Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
"Kami berharap kombinasi tersebut akan menciptakan dan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) agar terwujud ketahanan pangan nasional," ucap Sjarief.
Sebagai informasi, turut hadir dalam webinar tersebut, yakni Deputi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Tri Nuke Pudjiastuti dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Wikan Sakarinto.
Hadir pula Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami; serta Central Proteina Prima Daniel Mastri Nugraha.
0 Komentar