Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan 18 proyek prioritas nasional senilai Rp716,35 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Mulai dari pengembangan industri mobil listrik sampai asuransi barang milik negara (BMN).
"Ini program prioritas nasional yang sudah dikoordinasikan dengan Bappenas," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi di rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6).
Heru merinci program prioritas nasional itu terdiri dari program kebijakan fiskal senilai Rp4,21 triliun. Terdiri dari formulasi kebijakan pengembangan industri mobil listrik yang berdaya saing dan akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan melalui kebijakan fiskal yang efektif.
Lalu, proyek perumusan grand design sistem pensiun nasional dalam rangka penguatan perlindungan sosial di hari tua dan akselerasi akumulasi sumber dana jangka panjang dan strategi peningkatan peran lembaga keuangan melalui perbaikan ekosistem lembaga keuangan penyedia kredit atau pembiayaan bagi UMKM.
Kemudian, proyek strategi kebijakan perpajakan untuk peningkatan ketahanan pangan nasional melalui food estate dan penjaminan pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selanjutnya, ada program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko senilai Rp18,64 miliar. Terdiri dari implementasi pengasuransian BMN, penguatan uji dampak pembiayaan UMi sebagai metode pengukuran keefektifan program di tingkat debitur pembiayaan UMi, penyusunan data analytical untuk peningkatan layanan BLU pendidikan, hingga implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) secara nasional.
Sisanya, berupa program pengelolaan penerimaan negara senilai Rp981,59 juta dan program dukungan manajemen dengan pagu Rp692,5 miliar. Selain program prioritas nasional, kementerian juga mengusulkan 52 proyek unggulan tingkat kementerian dengan nilai anggaran mencapai Rp608,64 triliun.
Secara total, Heru mengatakan kementerian mengajukan usulan anggaran senilai Rp43,19 triliun dalam RAPBN 2022. Jumlahnya turun 6,65 persen dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp46,27 triliun di APBN 2021.
Usulan anggaran tersebut sudah termasuk dana untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di Kemenkeu. Rencananya, kebutuhan anggaran itu akan dipenuhi dari rupiah murni mencapai Rp33,62 triliun, PNBP Rp7,08 miliar, dan BLU Rp9,56 triliun.
Realisasi 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi penggunaan anggaran kementeriannya mencapai Rp62,08 triliun atau 94,46 persen dari pagu Rp65,72 triliun pada APBN 2020. Realisasi itu sudah termasuk anggaran dari BLU maupun non-BLU.
Realisasinya naik sekitar 10,25 persen dari tahun sebelumnya yang hanya terpenuhi 85,68 persen dari pagu. Ani, sapaan akrabnya mengatakan realisasi naik karena memasukkan realisasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Secara rinci, realisasi ini terdiri dari belanja pegawai Rp19,94 triliun, belanja barang Rp40,48 triliun, dan belanja modal Rp1,65 triliun. Khusus untuk belanja pegawai terkait birokrasi, realisasinya turun hingga Rp1,25 triliun.
"Ini karena hampir tidak ada pegawai kami yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri," ucap Ani pada kesempatan yang sama.
Dari realisasi itu, Ani mengatakan capaian kinerja 54 proyek unggulan kementerian mencapai output 112 persen dengan realisasi anggarannya mencapai Rp110,1 miliar. Realisasinya mencapai 84,7 persen dari pagu Rp130,1 miliar.
Sedangkan realisasi proyek dukungan tugas dan fungsi (tusi) Kemenkeu mencapai 112,1 persen dan anggaran Rp61,7 triliun dari 347 proyek. Realisasinya 94,4 persen dari pagu Rp65,4 triliun.
Sementara untuk 12 proyek prioritas nasional, outputnya mencapai 121,7 persen dengan realisasi anggaran terpakai Rp145,03 triliun. Jumlahnya setara 87,6 persen dari pagu Rp165,42 miliar.
sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610164534-532-652794/kemenkeu-usul-18-proyek-prioritas-rp71635-m-pada-2022
"Ini program prioritas nasional yang sudah dikoordinasikan dengan Bappenas," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi di rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6).
Heru merinci program prioritas nasional itu terdiri dari program kebijakan fiskal senilai Rp4,21 triliun. Terdiri dari formulasi kebijakan pengembangan industri mobil listrik yang berdaya saing dan akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan melalui kebijakan fiskal yang efektif.
Lalu, proyek perumusan grand design sistem pensiun nasional dalam rangka penguatan perlindungan sosial di hari tua dan akselerasi akumulasi sumber dana jangka panjang dan strategi peningkatan peran lembaga keuangan melalui perbaikan ekosistem lembaga keuangan penyedia kredit atau pembiayaan bagi UMKM.
Kemudian, proyek strategi kebijakan perpajakan untuk peningkatan ketahanan pangan nasional melalui food estate dan penjaminan pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selanjutnya, ada program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko senilai Rp18,64 miliar. Terdiri dari implementasi pengasuransian BMN, penguatan uji dampak pembiayaan UMi sebagai metode pengukuran keefektifan program di tingkat debitur pembiayaan UMi, penyusunan data analytical untuk peningkatan layanan BLU pendidikan, hingga implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) secara nasional.
Sisanya, berupa program pengelolaan penerimaan negara senilai Rp981,59 juta dan program dukungan manajemen dengan pagu Rp692,5 miliar. Selain program prioritas nasional, kementerian juga mengusulkan 52 proyek unggulan tingkat kementerian dengan nilai anggaran mencapai Rp608,64 triliun.
Secara total, Heru mengatakan kementerian mengajukan usulan anggaran senilai Rp43,19 triliun dalam RAPBN 2022. Jumlahnya turun 6,65 persen dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp46,27 triliun di APBN 2021.
Usulan anggaran tersebut sudah termasuk dana untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di Kemenkeu. Rencananya, kebutuhan anggaran itu akan dipenuhi dari rupiah murni mencapai Rp33,62 triliun, PNBP Rp7,08 miliar, dan BLU Rp9,56 triliun.
Realisasi 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi penggunaan anggaran kementeriannya mencapai Rp62,08 triliun atau 94,46 persen dari pagu Rp65,72 triliun pada APBN 2020. Realisasi itu sudah termasuk anggaran dari BLU maupun non-BLU.
Realisasinya naik sekitar 10,25 persen dari tahun sebelumnya yang hanya terpenuhi 85,68 persen dari pagu. Ani, sapaan akrabnya mengatakan realisasi naik karena memasukkan realisasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Secara rinci, realisasi ini terdiri dari belanja pegawai Rp19,94 triliun, belanja barang Rp40,48 triliun, dan belanja modal Rp1,65 triliun. Khusus untuk belanja pegawai terkait birokrasi, realisasinya turun hingga Rp1,25 triliun.
"Ini karena hampir tidak ada pegawai kami yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri," ucap Ani pada kesempatan yang sama.
Dari realisasi itu, Ani mengatakan capaian kinerja 54 proyek unggulan kementerian mencapai output 112 persen dengan realisasi anggarannya mencapai Rp110,1 miliar. Realisasinya mencapai 84,7 persen dari pagu Rp130,1 miliar.
Sedangkan realisasi proyek dukungan tugas dan fungsi (tusi) Kemenkeu mencapai 112,1 persen dan anggaran Rp61,7 triliun dari 347 proyek. Realisasinya 94,4 persen dari pagu Rp65,4 triliun.
Sementara untuk 12 proyek prioritas nasional, outputnya mencapai 121,7 persen dengan realisasi anggaran terpakai Rp145,03 triliun. Jumlahnya setara 87,6 persen dari pagu Rp165,42 miliar.
sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610164534-532-652794/kemenkeu-usul-18-proyek-prioritas-rp71635-m-pada-2022
0 Komentar