KSP serap aspirasi masyarakat soal pembangunan Ibu Kota Negara

 

PENAJAM PASER UTARA - Demi mewujudkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan perannya dengan menyerap aspirasi masyarakat. Melalui cara ini, KSP berharap, berbagai aspirasi masyarakat bisa memperlancar pembangunan IKN yang merupakan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo . "Karena tugas kami adalah memantau dan mengawal proyek IKN ini," ungkap Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro saat membuka KSP Mendengar di Penajam Paser Utara, Rabu (16/6).

Juri memastikan, komunikasi dengan masyarakat Penajam Paser Utara maupun masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, akan terus berlanjut. Bahkan, Juri bilang, aspirasi dari masyarakat akan disampaikan kepada tim kepresidenan. Terlebih, pemerintah melihat masyarakat bukan merupakan objek, melainkan subjek dalam pembangunan

Meski begitu, Juri menjelaskan, pandemi Covid-19 yang muncul menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Hal itu pun berefek pada pengelolaan anggaran. "Sehingga Presiden minta agar cara-cara kreatif untuk membangun IKN," jelas Juri.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, konsep Smart City menjadi komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun IKN. Namun, kata Ali, pemerintah tetap mengedepankan Bhineka Tunggal Ika. "Konsep Smart City tidak akan mengurangi manfaat hutan lindung maupun hutan adat," jelas Ali.

Ali mencontohkan persoalan jembatan hingga kawasan khusus tanah adat yang juga dikawal KSP melalui reforma agraria. Pembangunan infrastruktur pun dibarengi dengan peningkatan SDM.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturong berpendapat, pembangunan IKN juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat selain kebijakan afirmatif. "Mimpi masyarakat lokal harus lebih besar dari soal pendidikan, skill, hingga pekerjaan," tutur Wandy.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan siap mengawal penyelesaian konflik agraria, mulai pertanahan hingga wilayah adat. "Kami mendukung adanya studi etnografi agar penetapan tanah ulayat yang menjadi objek ditentukan oleh kajian yang mendalam," kata Usep.

Perwakilan masyarakat Penajam Paser Utara maupun Kalimantan Timur yang hadir pada acara KSP Mendengar kali ini pun antusias menyampaikan aspirasinya. Seperti Fahliansyah dari Dayak Paser yang tidak ingin tergusur dan berharap adat Paser tetap eksis meski ada pembangunan IKN.

Sementara Sultan Aji Darnawi dari Kesultanan Paser ingin pemerintah memastikan IKN bisa meningkatkan kesejahteraan adat Paser. "Pelestarian hutan adat juga harus dijaga sebagai cagar budaya. Kami juga ingin bertemu Presiden Jokowi saat peletakan batu pertama. Saya harap komunitas adat dilibatkan," ungkap Aji.

Ada juga Khaeruddin yang mengatakan, secara umum masyarakat sangat heterogen dan terbuka terhadap IKN. Namun dia menilai perlu ada kuota khusus mengakomodir putra putri rekrutmen ASN dan BUMN. "Karena potensi pendatang jumlah banyak ke Penajam Paser Utara," terang Khaeruddin.

Sahran, Ketua Gerakan Asli Pemuda Kalimantan PPU juga berharap adanya pelatihan-pelatihan SDM agar sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Artinya, perlu ada peraturan khusus terkait kearifan lokal. Contohnya seperti cara-cara berladang dengan membakar yang dianggap melawan hukum. Padahal hal tersebut adalah ciri khas masyarakat PPU.

Adapu bagi Helena, Ketua Dewan Adat Dayak Kab PPU siap melakukan pemetaan dan penyusunan etnografi yang ada di wilayah PPU. "Ini sebagai masukan terhadap pemerintah kab PPU. Sehingga butuh SDM dan anggaran, agar dibantu fasilitasi dalam pemetaan etnografi wilayah hukum adat," papar Helena.

Sebelum menyerap aspirasi masyarakat melalui KSP Mendengar, tim KSP juga sempat berdialog dengan DPRD Penajam Paser Utara yang juga dihadiri Bupati Penajam Paser Utara. Pada pertemuan itu, disepakati bahwa pembangunan IKN tidak akan meninggalkan kearifan lokal. kbc4

sumber : https://www.kabarbisnis.com/read/28107286/ksp-serap-aspirasi-masyarakat-soal-pembangunan-ibu-kota-negara

Posting Komentar

0 Komentar