Menteri Suharso Jelaskan Smart City dan Transformasi Digital
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr (HC) Ir Suharso Monoarfa, mengatakan, pendidikan awal terhadap sumber daya manusia merupakan titik terpenting dalam transformasi digital.
Oleh karena itu, berbagai upaya pengenalan kemajuan teknologi kepada generasi muda perlu dilakukan dalam rangka mencapai transformasi digital dan mendukung konsep smart city.
Hal ini disampaikan Menteri Suharso saat menjadi pembicara kunci dalam pembukaan kegiatan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) Tahun 2021, Senin (2/8).
Riset Transformasi Digital dan Rating Kota Cerdas Indonesia 2021 merupakan kegiatan pengukuran implementasi konsep kota cerdas di Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka memajukan perkembangan kota di Indonesia.
“Smart city tidak hanya dibentuk oleh kecerdasan kota, tetapi juga manusia yang hidup di dalamnya,” kata Suharso seperti dikutip dari Itb.ac.id, Rabu (4/8).
Suharso yang juga alumni Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB) 1974-1978, menguraikan tentang perencanaan pembangunan smart city dan transformasi digital dengan pertanyaan.
“Ketika ingin membangun kota cerdas, apakah kotanya yang cerdas, penduduknya yang cerdas, atau interaksi antara kota dan penduduknya yang cerdas, serta kecerdasan apa yang ingin dihadirkan?”
Suharso mengatakan segala instrumen smart city, seperti digitalisasi, berakar dari pelaku dan hal yang membuat sebuah kota dikatakan cerdas. Adapun digitalisasi merupakan bagian dari redesain transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyusunan enam strategi transformasi ekonomi dari berbagai aspek dilakukan untuk menyongsong cita-cita Indonesia maju sebelum 2045.
Di sisi infrastuktur penunjang digitalisasi, menurut Suharso, Indonesia menjadi konsumen produk digital yang luar biasa, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka digitalisasi ekonomi.
Selain itu, Indonesia menjadi negara pengguna internet tertinggi keempat di dunia. Penggunaan internet terbesar di Indonesia berada di sektor media sosial dan belanja online dengan nilai transaksi retail e-commerce meningkat pesat, terutama pada 2020 dan 2021 akibat pandemi.
Akan tetapi, maksimalisasi penggunaan infrastuktur digitalisasi masih perlu ditingkatkan di Indonesia bagian timur dan tengah, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Transformasi digital, termasuk perencanaannya, juga terangkum dalam lima arahan Presiden Joko Widodo, sehingga Indonesia diharapkan bisa berdaulat dalam transformasi digital, tidak sekadar menjadi konsumen.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah integrasi situs dan aplikasi pemerintahan melalui satu data Indonesia serta pembangunan infrastruktur penunjang digitasi di berbagai desa di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, sifat kota yaitu memberikan pelayanan maksimal bagi penduduknya. Salah satu bentuk interaksi dan transaksi antara pemerintahan kota dan masyarakat kota adalah pelayanan publik.
Dengan pelayanan publik yang maksimal, kata Suharso, masyarakat kota bisa beraktivitas dengan tingkat produktivitas tinggi. Hasil produktivitas masyarakat kota bisa kembali memberi manfaat kepada kota.
Oleh karena itu, dibutuhkan kota cerdas dengan sistem dan pendekatan infrastruktur penunjang yang terintegrasi dan efektif.
Adapun enam pendekatan cerdas pada infrastruktur penunjang, antara lain smart transportation, smart building, smart water, smart energy, smart waste management, dan smart services. Keberadaan smart infrastruktur merupakan dasar smart governance yang juga merupakan bagian dari smart city.
Suharso mengatakan ujung dari ini (strategi smart city) adalah sustainability terhadap penduduk, bumi, dan menghasilkan kesejahteraan warga. Smart city tidak selamanya dimulai dengan kapasitas pembangunan infrastuktur digital yang luar biasa.
“Yang paling penting dalam smart city adalah seberapa besar tingkat kenyamanan penduduk, seberapa besar penduduk merasa terlayani dengan baik, serta apakah benar-benar pemerintahan memberikan respons yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) ITB, Prof Dr Suhono H. Supangkat, saat pembukaan RDTI dan RKCI Tahun 2021, mengatakan, sebelum Covid-19 tersebar ke seluruh Indonesia, kita dihadapkan pada permasalahan urbanisasi besar-besaran.
Menurut Prof. Suhono data tersebut menunjukkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
“Selama 6 tahun diselenggarakannya RKCI, belum ada kota di Indonesia yang memenuhi kriteria cerdas,” ujar Prof Suhono.
Fakta tersebut amat disayangkan karena di abad ini perkembangan dari berbagai sektor sedang gencar-gencarnya bertransformasi. Untuk itu, sebagai langkah awal merespons hal tersebut Indonesia perlu juga menggencarkan kemajuan digitalisasi secara komprehensif.
Peningkatan perhatian transformasi menuju kota cerdas (smart city) tahun ini dilakukan dengan adanya transformasi budaya.
Sebagai institusi berlatar belakang teknologi, ITB turut berperan penting dalam perwujudan salah satu mimpi besar Indonesia Emas 2045 ini.
Pusat Inovasi Kota ITB bersama pihak lainnya dengan konsep dua langkah kerja di antaranya Garuda Smart City dan Garuda Digital Transformation Framework. Karya-karya ITB ini diapresiasi secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada ITB yang telah memberikan karya inovasi sebagai bentuk sumbangsih intelektual bagi kemajuan transformasi digital di Tanah Air, khususnya terkait digitalisasi tata kelola kota di Indonesia.
“Semoga kegiatan ini bukan hanya sebagai pemeringkatan, tetapi juga bisa menjadi ajang untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” kata Wakil Presiden.
Sumber : https://darilaut.id/berita/menteri-suharso-jelaskan-smart-city-dan-transformasi-digital
Oleh karena itu, berbagai upaya pengenalan kemajuan teknologi kepada generasi muda perlu dilakukan dalam rangka mencapai transformasi digital dan mendukung konsep smart city.
Hal ini disampaikan Menteri Suharso saat menjadi pembicara kunci dalam pembukaan kegiatan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) Tahun 2021, Senin (2/8).
Riset Transformasi Digital dan Rating Kota Cerdas Indonesia 2021 merupakan kegiatan pengukuran implementasi konsep kota cerdas di Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka memajukan perkembangan kota di Indonesia.
“Smart city tidak hanya dibentuk oleh kecerdasan kota, tetapi juga manusia yang hidup di dalamnya,” kata Suharso seperti dikutip dari Itb.ac.id, Rabu (4/8).
Suharso yang juga alumni Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB) 1974-1978, menguraikan tentang perencanaan pembangunan smart city dan transformasi digital dengan pertanyaan.
“Ketika ingin membangun kota cerdas, apakah kotanya yang cerdas, penduduknya yang cerdas, atau interaksi antara kota dan penduduknya yang cerdas, serta kecerdasan apa yang ingin dihadirkan?”
Suharso mengatakan segala instrumen smart city, seperti digitalisasi, berakar dari pelaku dan hal yang membuat sebuah kota dikatakan cerdas. Adapun digitalisasi merupakan bagian dari redesain transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyusunan enam strategi transformasi ekonomi dari berbagai aspek dilakukan untuk menyongsong cita-cita Indonesia maju sebelum 2045.
Di sisi infrastuktur penunjang digitalisasi, menurut Suharso, Indonesia menjadi konsumen produk digital yang luar biasa, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka digitalisasi ekonomi.
Selain itu, Indonesia menjadi negara pengguna internet tertinggi keempat di dunia. Penggunaan internet terbesar di Indonesia berada di sektor media sosial dan belanja online dengan nilai transaksi retail e-commerce meningkat pesat, terutama pada 2020 dan 2021 akibat pandemi.
Akan tetapi, maksimalisasi penggunaan infrastuktur digitalisasi masih perlu ditingkatkan di Indonesia bagian timur dan tengah, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Transformasi digital, termasuk perencanaannya, juga terangkum dalam lima arahan Presiden Joko Widodo, sehingga Indonesia diharapkan bisa berdaulat dalam transformasi digital, tidak sekadar menjadi konsumen.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah integrasi situs dan aplikasi pemerintahan melalui satu data Indonesia serta pembangunan infrastruktur penunjang digitasi di berbagai desa di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, sifat kota yaitu memberikan pelayanan maksimal bagi penduduknya. Salah satu bentuk interaksi dan transaksi antara pemerintahan kota dan masyarakat kota adalah pelayanan publik.
Dengan pelayanan publik yang maksimal, kata Suharso, masyarakat kota bisa beraktivitas dengan tingkat produktivitas tinggi. Hasil produktivitas masyarakat kota bisa kembali memberi manfaat kepada kota.
Oleh karena itu, dibutuhkan kota cerdas dengan sistem dan pendekatan infrastruktur penunjang yang terintegrasi dan efektif.
Adapun enam pendekatan cerdas pada infrastruktur penunjang, antara lain smart transportation, smart building, smart water, smart energy, smart waste management, dan smart services. Keberadaan smart infrastruktur merupakan dasar smart governance yang juga merupakan bagian dari smart city.
Suharso mengatakan ujung dari ini (strategi smart city) adalah sustainability terhadap penduduk, bumi, dan menghasilkan kesejahteraan warga. Smart city tidak selamanya dimulai dengan kapasitas pembangunan infrastuktur digital yang luar biasa.
“Yang paling penting dalam smart city adalah seberapa besar tingkat kenyamanan penduduk, seberapa besar penduduk merasa terlayani dengan baik, serta apakah benar-benar pemerintahan memberikan respons yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) ITB, Prof Dr Suhono H. Supangkat, saat pembukaan RDTI dan RKCI Tahun 2021, mengatakan, sebelum Covid-19 tersebar ke seluruh Indonesia, kita dihadapkan pada permasalahan urbanisasi besar-besaran.
Menurut Prof. Suhono data tersebut menunjukkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
“Selama 6 tahun diselenggarakannya RKCI, belum ada kota di Indonesia yang memenuhi kriteria cerdas,” ujar Prof Suhono.
Fakta tersebut amat disayangkan karena di abad ini perkembangan dari berbagai sektor sedang gencar-gencarnya bertransformasi. Untuk itu, sebagai langkah awal merespons hal tersebut Indonesia perlu juga menggencarkan kemajuan digitalisasi secara komprehensif.
Peningkatan perhatian transformasi menuju kota cerdas (smart city) tahun ini dilakukan dengan adanya transformasi budaya.
Sebagai institusi berlatar belakang teknologi, ITB turut berperan penting dalam perwujudan salah satu mimpi besar Indonesia Emas 2045 ini.
Pusat Inovasi Kota ITB bersama pihak lainnya dengan konsep dua langkah kerja di antaranya Garuda Smart City dan Garuda Digital Transformation Framework. Karya-karya ITB ini diapresiasi secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada ITB yang telah memberikan karya inovasi sebagai bentuk sumbangsih intelektual bagi kemajuan transformasi digital di Tanah Air, khususnya terkait digitalisasi tata kelola kota di Indonesia.
“Semoga kegiatan ini bukan hanya sebagai pemeringkatan, tetapi juga bisa menjadi ajang untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” kata Wakil Presiden.
Sumber : https://darilaut.id/berita/menteri-suharso-jelaskan-smart-city-dan-transformasi-digital
0 Komentar