Digitalisasi Tak Sekadar Mengubah Jadi Online

 

Foto : istimewa

Di era digital, pelayanan publik cepat berbasis online tak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi, pelayanan berbasis digital tidak hanya mengubah layanan menjadi online, namun mengintegrasikan seluruh area.

"Dengan begitu, menghasilkan proses bisnis baru yang dapat memuaskan masyarakat," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat memberi arahan dalam acara, "Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga, dan Pemda Tahun 2021," di Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut Tjahjo, di tengah era revolusi industri 4.0, bangsa Indonesia disajikan berbagai kecanggihan dan kemutakhiran teknologi mulai dari Internet of Things (IoT), big data, Artificial Intelligence (AI), cloud, social media, crypto currency, Augmented Reality and Virtual Reality (AR/VR), hingga yang terbaru Metaverse. Maka, mau tidak mau setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus adaptif dan agile menyikapi berbagai perubahan tersebut.

"ASN harus mengubah mindset, memiliki wawasan dan pengetahuan global. Jangan lagi berpikir pada rutinitas semata.Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan dengan pola pikir maju. Ini akan membawa Indonesia berkesempatan masuk dalam bisnis global," ujarnya.

Untuk mempercepat transformasi digital, diperlukan SDM kompeten. Perlu SDM yang memiliki kompetensi hard skill untuk mengoperasikan pelayanan secara digital. Di samping itu, SDM juga perlu dilengkapi dengan kemampuan soft skill yang memadai. Contoh, sikap kepemimpinan, empati, dan kecerdasan emosional. Mereka mesti memiliki inisiatif, mampu beradaptasi, dan mengambil keputusan pada berbagai situasi.

Tantangan

Di balik kemajuan teknologi, tentu ada tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Antara lain penyalahgunaan data dan informasi rahasia. Hal ini termasuk kebocoran data yang dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi.

Maka, kata dia, pemanfaatan teknologi informasi memerlukan kebijaksanaan agar lebih banyak bermanfaat dan meminimalisasi kerugian. "Sesuai dengan konsep new public service, pelayanan publik menjadi hak setiap warga. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warga dengan menciptakan pelayanan prima terhadap barang, jasa, dan administratif," ujarnya.

Tjahjo melanjutkan, memang tidak mudah mewujudkan pelayanan semacam itu. Tapi, bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Potret ideal pelayanan tersebut hanya dapat terwujud apabila setiap instansi beserta seluruh ASN berkomitmen sama. ASN harus memegang teguh pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Saat ini muncul berbagai tantangan radikalisme dan terorisme dengan pemanfaatan media. ASN tidak boleh lengah," tandas Tjahjo. Seluruh ASN, kata dia, diharapkan bangga akan profesinya untuk senantiasa melayani masyakarat. Kepuasan masyarakat adalah fokus utama pelayanan.

Budaya untuk menciptakan praktik baik dalam pelayanan harus tetap digaungkan. Praktik terbaik menjadi bukti nyata bahwa ASN mampu berpikir kritis dengan menciptakan model layanan berbeda dari rutinitas. "Kita patut bersyukur sudah banyak terobosan dilakukan

instansi pemerintah. Harapannya, perubahan-perubahan tersebut dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan agar tercipta pelayanan terbaik," ujarnya.

Lembaga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menghasilkan transformasi yang luas dan signifikan. Maka perlu berkolaborasi lintas instansi.


Sumber: https://koran-jakarta.com/digitalisasi-tak-sekadar-mengubah-jadi-online?page=3


Posting Komentar

0 Komentar