 |
| Mulyadi Jayabaya, WKU Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah . Foto: Nurdin/Humas Kadin |
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya menilai masalah minyak goreng menghadirkan pelajaran berharga bagi pemerintah dan dunia usaha yang terlibat dalam rantai pasok produk pangan.
Pelajaran dimaksud, menurut Jayabaya, adalah pentingnya penerapan sistem distribusi cerdas berbasis Internet of Things (IoT) dalam sistem distribusi pangan, terutama sembako.
"Peran pemerintah dalam masalah minyak goreng dan problem terkait ketersediaan sembako lainnya tidak sebatas sebagai regulator atau pengawas. Pemerintah pun memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penyedia infrastruktur," urai Jayabaya.
Dalam konteks inilah pemerintah diharapkan bisa menyediakan infrastruktur yang memudahkan distribusi dari hulu hingga hilir secara tepat waktu, tepat sasaran yang berimbas pada tepat harga. Apalagi persoalan lonjakan harga minyak goring sudah diidentifikasi sebagai akibat kelangkaan stok di pasar.
Untuk itu, mantan Bupati Lebak, Banten ini menilai dibutuhkan rekayasa berbasis teknologi digital yang memudahkan sistem distribusi dan pengawasan atasnya, suatu sistem yang memungkinkan alur barang dari hulu hingga hilir terpantau secara real time dan transparan. Teknologi tersebut bisa dihadirkan melalui layanan Internet of Things (IoT).
Dia mencontohkan, Pemerintah di banyak kota besar di Indonesia telah memberikan perhatian lebih pada pengembangan Smart City. Korporasi multinasional hingga BUMN seperti PT Pos Indonesia (Persero) sudah menerapkan Smart Distribution atau e-logistic. Bahkan, sejumlah peternak dan petambak di Indonesia sudah menerapkan Smart Poultry dan Smart Fishery dengan bantuan provider telekomunikasi nasional.
"Maka sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan sistem monitoring distribusi cerdas yang memudahkan kontrol dan mitigasi masalah terkait ketersediaan sembako, seperti minyak goreng," urai ayah dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Konsep e-Smart tersebut berbasiskan layanan IoT. Penerapan IoT atau smart distribution pada penyediaan kebutuhan pangan publik menjadi sesuatu yang mendesak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dalam jumlah yang memadai dan dengan harga terjangkau.
Dia menjelaskan, sistem IoT pada distribusi barang dapat dipahami sebagai terkoneksinya perangkat yang satu dengan lainnya(machine to machine) atau antara barang dengan sistem perangkat digital secara otomatis melalui sensor data. Dengan demikian, kondisi barang, posisi dan waktu distribusi bisa diketahui secara langsung.
Penerapan sistem IoT melalui smart distribution memiliki sejumlah manfaat. Manfaat dimaksud antara lain adanya pengawasan secara real time, deteksi dini atas masalah, mitigasi yang solutif atas potensi masalah, transparansi data, dan efisiensi kerja.
Melalui perangkat sensor data yang terpasang pada barang, alur barang mulai dari produsen hingga distributor akhir dapat terpantau pada dashboard atau monitor yang ada pada lembaga pemerintah.
"Dengan adanya sistem tersebut, masalah yang muncul bisa terpantau cepat. Jika masalah muncul pada pasokan atau suplai, maka pemerintah bisa melakukan pengecekan ke produsen atau pabrik yang menjadi pemasok," ulas tokoh masyarakat Banten ini.
Demikian pula jika masalah muncul pada distribusi dalam berbagai level, lembaga terkait langsung bisa mengambil langkah penindakan yang tepat sasaran. Distributor terkait dapat dipanggil untuk menjelaskan persoalannya.
Dengan adanya deteksi dini, mitigasi masalah dan risikonya pun lebih mudah disiapkan. Demikian pula solusi atas potensi masalah bisa disiapkan lebih awal. Misalnya, jika masalah datang dari produsen/pabrik, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan lembaga terkait bisa disiapkan untuk mencegah kenaikan harga yang terjadi akibat kelangkaan barang. Masalah pun tidak perlu berlangsung berlarut-larut hingga lima bulan.
Dengan menerapkan sistem ini akan muncul transparansi data dan masalah. Para pihak yang terlibat dalam alur produksi dan distribusi akan mengetahui letak persoalannya. Tidak terjadi lagi saling tuding atau rekayasa alasan. Pemerintah pun dapat menyampaikan alasan yang tepat terkait masalah yang muncul, tanpa kesan bertele-tele atau mencari kambing hitam.
Manfaat terakhir adalah efisiensi. Misalnya, pemerintah sudah mengetahui sejak awal bila sumber masalah pada produsen, pemerintah tidak perlu melakukan operasi pasar besar-besaran di seluruh wilayah RI dengan melibatkan aparat penegak hukum. Hal seperti itu baru dilakukan bila persoalan utamanya terletak pada terhambatnya distribusi di sektor hulu.
Anggaran tidak tersedot untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menyelesaikan masalah. Waktu dan tenaga pun tidak terkuras untuk kegiatan pengawasan lapangan yang tidak solutif.
Sumber: https://www.mediusnews.com/bisnis/pr-1323124791/mulyadi-jayabaya-perlu-integrasikan-sistem-distribusi-cerdas-berbasis-iot-untuk-kebutuhan-pangan-masyarakat
0 Komentar