Pemerintah mau membuat sistem birokrasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan zaman saat ini. Sehingga agenda perampingan harus dilakukan sebagai bagian dari agenda transformasi.Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN – RB, Alex Denny menjelaskan ada tiga agenda transformasi birokrasi yang akan dilakukan. Salah satunya adalah transformasi organisasi yang kerap digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya dalam lima tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30% – 40% dengan rencana transformasi digital. Sehingga ada sekitar ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.
“Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan lain yang lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti. Jadi harus ada negatif growth di sana. Enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana,” kata dia beberapa waktu lalu.
Menurut Alex, saat ini 38% PNS melakukan pekerjaan pelaksana yang sebetulnya bisa dilakukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga PNS berpotensi digantikan oleh teknologi.
Selain itu agenda kedua yang perlu dijalankan adalah perubahan sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Sedangkan agenda selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia menuju human capital yang tangguh.
“Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur,” katanya.
Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Ini membuktikan bahwa porsi PNS di negara ini semakin berkurang.
“Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016,” tulis buku tersebut.
Secara rinci, pada tahun 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017.
Lalu di 2018 jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4.168.118 orang.
Kemudian pada 2021 per Juni jumlahnya menjadi 4.081.824 orang yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 (77%).
Arahan Presiden
Presiden Joko Widodo menginginkan perubahan yang signifikan dalam birokrasi di Indonesia. Dimulai dengan mengganti jasa PNS dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
“Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” kata Jokowi melanjutkan.
sumber : https://kanalinspirasi.com/presiden-jokowi-akan-ganti-pns-dengan-robot-kecerdasan-buatan-ai/
0 Komentar