TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan di Surabaya diminta Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk memanfaatkan aplikasi sebaik-baiknya.
Kota Surabaya berpredikat "Smart City." Menurut Eri Cahyadi, perangkat di Surabaya harus bisa meninggalkan kebiasaan "manual" yang selama ini dilakukan.
Hal ini disampaikan Mas Eri, sapaan Eri Cahyadi, menyikapi adanya laporan soal keluhan Kader Surabaya Hebat (KSH) di Kecamatan Tegalsari dan Genteng. KSH menyebut seringkali masih mendapatkan permintaan fotocopy Kartu Keluarga (KK) hingga KTP warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari lurah atau camat.
Fotocopy data tersebut diminta oleh jajaran terkait untuk kemudahan memberikan intervensi. Selain tak efisien, hal ini juga memberatkan para kader.
Padahal, data warga yang akan mendapatkan intervensi sebenarnya telah masuk dalam aplikasi Sayang Warga. Di aplikasi tersebut, juga telah terintegrasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
“Ketika data warga sudah masuk ke aplikasi Sayang Warga, itu tidak perlu membuat laporan lagi. Cukup itu saja. Tidak usah minta lagi minta fotocopy KTP,” kata Mas Eri di Surabaya, Rabu (3/8/2022).
Sehingga, pihaknya mewanti-wanti bawahannya untuk memaksimalkan data yang ada di aplikasi tersebut. Sebaliknya, KSH juga diminta untuk tidak menyerahkan fotocopy KK maupun KTP warga.
“Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, jangan diberi. Saya haramkan lurah, camat dan puskesmas njaluk (minta) fotocopy KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” tegas alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.
Ia menjelaskan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah terdaftar di aplikasi Sayang Warga. Hal itu bisa diakses oleh perangkat yang membutuhkan.
Oleh karenanya, Mas Eri mengingatkan, pendataan warga harus terintegrasi antara lurah, camat, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan masih adanya sistem administrasi secara manual, ini menunjukkan digitalisasi yang tak optimal.
“Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang ke semua kader, kalau diminta (fotocopy KTP dan KK) jangan kasih. Smart City yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” jelasnya.
Ia pun mendukung kerja KSH melalui aplikasi Sayang Warga. Diharapkan, kinerja kader dalam membantu intervensi kepada MBR semakin optimal.
Diakui pihaknya, keberadaan KSH juga mendapat atensi dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono saat berkunjung ke Surabaya pun mengapresiasi kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan para kader.
Apalagi, kader juga telah mendapat apresiasi dari pemkot sebesar Rp 400 ribu sebulan.
“Menurut beliau insentif KSH ini paling tinggi, bahkan di kota lain ada yang nggak dapat," katanya.
0 Komentar