Bandung kian menancapkan diri menjadi daerah yang layak disebut smart city atau kota cerdas. Tengok saja, beragam inovasi terus lahir demi mewujudkan tata kelola kota berbasis digital.
Komitmen kuat pemerintah setempat membawa Bandung menuju smart city juga berbuah hasil positif. Wilayah berpenduduk sekitar 2,5 juta jiwa itu meraih beragam penghargaan dalam menerapkan konsep kota pintar.
Akhir 2022 lalu misalnya, Bandung menyandang predikat terbaik dari 100 smart city di Indonesia. Sebelumnya, pada 2021, Eden Strategy Institute merilis data Top 50 Smart City Government Rankings. Dari 230 kota besar di dunia, Bandung berada di peringkat 28.
Lantas, bagaimana langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam mewujudkan smart city? Apakah berjalan mulus atau menemui banyak kendala? Tim detikJabar mengupas tuntas perjalanan Kota Bandung yang berhasil meraih predikat terbaik, bahkan hingga menembus 50 besar smart city di dunia dalam program dBadami, bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Bandung.
Berbagai penjelasan mengenai smart city disampaikan melalui siniar atau podcast dBadami bersama Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan asesor dari Kemenkominfo Listyo Dwi Harsono.
Pada siniar yang dilakukan di Balai Kota Bandung itu, Yana memaparkan upayanya dalam membangun smart city, sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yana tak menampik, terseok-seok dalam menerapkan kebijakan tersebut.
“Bandung salah satu kota terpilih. Selama ini berjalan, meskipun pada 2020 dan 2021 sempat ada refocusing (penyesuaian) anggaran (karena pandemi COVID-19). Di sisi lain, pandemi memang musibah. Tapi, ada hikmahnya,” papar Yana Mulyana.
Orang nomor satu di Kota Bandung itu lantas mendorong pemkot terus berkreasi menciptakan inovasi. Pandemi, lanjut dia, memunculkan banyak inovasi dalam bidang pelayanan publik karena aturan pembatasan aktivitas.
“Ini menunjang tujuan kita jadi smart city. Ternyata diapresiasi. Bandung jadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk peringkat tinggi di dunia. Dan, 28 peringkat dunia,” ungkapnya.
Sebagai informasi, smart city memiliki enam indikator atau pilar dalam penilaiannya, yakni smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding.
Kota Bandung mendapatkan nilai tertinggi dalam smart governance. Terkait data itu, Yana mengaku mendorong semua indikator mendapatkan nilai tertinggi.
“Enggak hanya smart governance, tapi semuanya. Kami kerja sama dengan semua pihak. Dan, mendapatkan apresiasi pemerintah pusat, masyarakat. Mudah-mudahan sesuai jalur untuk menuju smart city,” tuturnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan mengintegrasikan semua aplikasi. Data yang diambil merupakan real time dan sesuai update. Yana juga menyinggung soal dukungan anggaran untuk smart city.
“Yang penting pelayanannya, aplikasi atau apapun ikhtiar intinya memberikan pelayanan akuntabel, murah dan cepat. Berdampak ke masyarakat. Anggaran tersebar di OPD. Nah, di disdukcapil itu contohnya ada aplikasi Salaman, selesai semua dalam genggaman,” jelasnya.
“Termasuk soal pembuatan akta kelahiran, KK, KTP dan lainnya, perizinan juga pemakaman ada semua (di aplikasi). Ini mempersingkat dan mempermudah layanan masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Yana, penguatan sosialisasi program juga harus dilakukan. Selama ini, Pemkot Bandung selalu menginformasikan semua layanan, termasuk yang baru melalui media sosial dan website.
Selain itu, masing-masing kelurahan juga memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM). Penguatan antarlembaga juga dilakukan.
“Kita coba nanti mudah-mudahan diintegrasikan semua. Kata kuncinya (sosialisasi) Pemkot Bandung. Di situ semua dinas ada. Orang cukup ingat satu website. Itu semua kita bisa. Orang berkepentingan perizinan dan lainnya. Buka aja webiste Pemkot Bandung,” katanya.
Di sisa masa jabatannya yang berakhir akhir tahun ini, Yana mengaku sedang menggagas kawasan laboratorium hidup (living lab) smart city di ITB.
Kawasan ini menjadi percontohoan sebagai real smart city di Kota Bandung. Setelah ITB, lanjut Yana, pihaknya mengembangkan kawasan lainnya.
“Mudah-mudahan sudah nambah satu, ada dua lagi. Dari sisi anggaran kami terbatas. Kami juga tergantung pihak lainnya juga. Jadi kawasan small smart city,” pungkas Wali Kota Bandung.
Ia juga menyinggung keterbatasan anggaran yang menjadi kendala. Ia mengajak semua pihak untuk turut membangun Kota Bandung sebagai kota cerdas atau smart city yang seutuhnya.
Asesor Smart City Kominfo yang juga dosen Tel-U Listyo Dwi Hartono menjelaskan soal penilaian smart city. Wajibnya, lanjut Listyo, program smart city memiliki dampak besar ke masyarakat.
“Jadi, misalnya kita contohkan perizinan, sebuah inovasi misalnya. Satu hari selesai. Tapi apa yang dirasakan masyarakat, happy, senang atau apa dampaknya. Ternyata enak tinggal di Bandung,” ujar Listyo Dwi Hartono.
“Ini yang memberikan nilai tinggi. Inovasi yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Kalau inovasi dampaknya tidak terasa, ya nilainya kurang. Kota Bandung dampaknya dirasakan masyarkat,” sambungnya.
Listyo menerangkan, Pemkot Bandung mendapatkan nilai tertinggi dari sisi smart governance. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan Kota Bandung agar tetap menyandang predikat terbaik dan sesuai jalurnya.
“Kota yang smart itu bukan seluruhnya tanggung jawab pemerintah, tapi semua warga. Semua unsur mendorong pemerintah. Makanya. Dewan Smart City itu diperlukan. Karena harus memanfaatkan sumber daya kota agar lebih smart, seperti pihak swasta, akademik, masyarakat sangat diperlukan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, smart society bisa mendorong kebijakan smart city. Sayangnya, literasi masyarakat yang minim menjadi kendala.
Sehingga, lanjut dia, Pemkot Bandung harus kerja sama dengan komunitas untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait smart city agar mampu memanfaatkan secara maksimal layanan tersebut.
“Karena orang membutuhkan saat dia perlu. Pada saat dia tidak perlu malas membaca. Informasi literasi itu diperlukan. Walaupun saat itu belum mau mengurus. Biasanya karena belum perlu, cuek. Ada spanduk, website, poster dan lainnya. Jadi, diperlukan juga sosialisasi yang sampai ke bawah. Ketua RT bisa jadi jubir,” ujar pria yang akrab disapa Soni itu.
“Insya Allah (Kota Bandung) sudah (sesuai jalur). Masukannya paling tadi, dari sisi pendanaan, melibatkan swasta, CSR dan lainnya. Kota ini bukan hanya milik pemda, milik makhluk hidup di kota bandung. Perlu kolaborasi,” tandasnya.
sumber : https://suarapemerintah.id/2023/02/komitmen-kuat-pemerintah-membawa-bandung-menuju-smart-city/
0 Komentar