Konsep kota cerdas atau Smart City yang digaungkan Pemerintah untuk diterapkan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) memang cukup menggoda.
Namun, konsep Smart City di IKN Nusantara ini disoroti oleh pakar ekonomi James Guild.
Dilaporkan media asing, The Diplomat, menurut James Guild, konsep Smart City di IKN Nusantara kemudian dibandingkan dengan sejumlah kota yang berkonsep sama, namun berbeda dengan Singapura.
Menurut James Guild, Singapura merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai Smart City.
Berbagai kemudahan teknologi dapat dirasakan di Singapura.
Misalnya ada pembaruan rute bus, maka dengan segera warga di Singapura dan mengakses melalui HP atau ponsel masing-masing.
Masyarakat akan mendapatkan notifikasi apabila ada perubahan.
Namun demikian James Guild dalam tulisan The Diplomat yang berjudul Why Will People Want to Live in Indonesia's New Capital yang dirilis The Capital, 14 Maret 2023 menyebutkan Smart City bukan alasan orang mau tinggal di Singapura.
Menurutnya, pertimbangan orang tinggal di Singapura adalah lingkungan yang aman dan bersih, memiliki transportasi umum dan infrastruktur yang bagus, universitas yang bagus, dan menjadi hub atau penghubung baik untuk transportasi, bisnis, dan keuangan.
James Guild kemudian mencontohkan kota-kota yang dirancang dan dibangun hanya untuk menampilkan teknologi atau infrastruktur yang cenderung memiliki rekam jejak yang buruk.
Kota-kota ini sering terbengkalai atau kurang terpakai karena meskipun perencanaannya mencerminkan konsep pemikiran tinggi dan strukturnya ramping dan futuristik namun tidak punya alasan kuat bagi orang untuk tinggal di sana.
Misalnya, kota hijau di China, kemudian Masdar di Abu Dhabi.
Terlepas dari tata letak yang efisien dan bangunan modern, hanya ada sedikit tempat untuk menarik orang.
Menurutnya, di antara seluruh tantangan IKN Nusantara, membangun adalah bagian yang mudah.
Bagian yang sulit adalah mengisi rumah sakit baru dengan dokter berkualitas yang dapat memberikan layanan kesehatan yang baik dengan harga terjangkau.
Atau mereformasi peraturan tata kota dan zonasi sehingga perumahan dengan kepadatan tinggi dan terjangkau dapat dioptimalkan di sekitar sistem angkutan umum baru Jakarta.
Ini adalah ketegangan yang mendasari semua infrastruktur dan pertumbuhan yang didorong oleh investasi karena bangunan berkontribusi terhadap PDB melalui pembentukan modal tetap.
Tapi, itu tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dari pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana hal-hal yang kita bangun melayani kepentingan masyarakat luas.
Ini juga merupakan teka-teki di jantung proyek IKN Nusantara.
Jika ingin sukses, IKN Nusantara perlu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kota pintar berkonsep hijau dan berkonsep tinggi dengan jalan, lanskap, dan infrastruktur yang bagus.
Perlu ada sesuatu – atau banyak hal – di luar struktur fisik yang akan menarik orang masuk dan membuat mereka ingin tinggal di sana.
Ini bisa berupa universitas kelas dunia atau pusat penelitian dan pengembangan mutakhir atau pusat industri hijau.
Secara potensial, bisa jadi banyak hal.
Tetapi kemampuan IKN Nusantara untuk bertahan lebih lama dari Jokowi dan menjadi proyek warisan asli kemungkinan besar akan bergantung pada apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik.
Proyek IKN Baru 23 Persen, Mana yang sudah Beres?
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) per Maret 2023 telah mencapai 23 persen.
"Pembangunan KIPP IKN bahwa secara rata-rata sampai awal Maret 2023 sekitar 23 persen," kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga dalam unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR @kemenpupr.
Jelas Danis, terdapat dua infrastruktur dasar yang pembangunannya sudah beres sepenuhnya, yaitu tiga ruas jalan logistik dan Embung Mentawir.
Kemudian untuk pembangunan Kantor Presiden, progresnya baru mencapai 5,8 persen pada periode yang sama.
Sementara Istana Presiden progres pembangunannya telah mencapai sekitar 8 persen.
Kawasan Istana Presiden IKN yang termasuk Lapangan Upacara di dalamnya ditargetkan beres sebelum 17 Agustus 2024.
Pemerintah menargetkan, upacara perayaan kemerdekaan Indonesia tahun depan bisa mulai dilaksanakan di ibu kota baru tersebut, seiring dengan pemindahan tahap pertama.
Berdasarkan informasi dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, adalah PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk yang menjadi pemenang tender pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden di IKN.
Nilai kontrak tender Kantor Presiden tersebut sebesar Rp 1,56 triliun untuk harga penawaran dan pagu Rp 1,93 triliun.
Kemudian untuk tender pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung Kawasan Istana Kepresidenan di IKN dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Nilai kontrak yang disetujui adalah dengan harga penawaran Rp 1,35 triliun dari pagu Rp 1,38 triliun.
Selain itu, Pemerintah juga akan membangun botanical garden seluas 50 hektar di Kawasan Istana Presiden.
"Secara detail, kami betul-betul memerhatikan aspek lingkungan.
Contoh kecilnya adalah bagaimana kami mengusahakan agar tegakan pohon-pohon yang ada tetap sesuai dengan aslinya," tutup Danis.
0 Komentar