BPKP Malut Evaluasi Pembangunan Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku Utara

 

Salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan adalah sumber data yang valid dan akurat. Belum adanya satu database yang valid dan akurat yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah, membuat beberapa kebijakan masih kurang tepat sasaran.

Sesuai arahan Presiden pada pembukaan Rakornaswas Intern Pemerintah tanggal 27 Mei 2021, salah satu poin penting dari tiga arahan Presiden, “Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini dampakya kemana-mana contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran, begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya, data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak seimbang, ini yang perlu kita perbaiki.”

Berdasarkan hal tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan Evaluasi atas Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2023 pada Provinsi Maluku Utara. Ruang lingkup yang diatur dalam kebijakan SDI mencakup prinsip, penyelenggara, dan penyelenggaraan (operasional) SDI. Penugasan bertujuan untuk mengevaluasi Forum Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku Utara dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Penugasan ini dilakukan tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi aspek-aspek seperti struktur kelembagaan yang dibangun telah berjalan secara efektif, peraturan/kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah sesuai/mendukung kebijakan SDI, perencanaan dan penganggaran telah selaras dengan roadmap/renaksi SDI, target Renaksi tahun 2022 apa saja yang belum tercapai, dan akuntabilitas keuangan dan kinerja sudah diselenggarakan secara memadai. Output pengawasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada pemerintah dan masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

sumber: https://www.bpkp.go.id/berita/read/41782/0/BPKP-Malut-Evaluasi-Pembangunan-Satu-Data-Indonesia-di-Provinsi-Maluku-Utara-