Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan bahwa teknologi digital membuka berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Meski demikian, saat ini masih terdapat 2,7 miliar jiwa manusia di seluruh penjuru dunia yang masih belum terhubung melalui konektivitas digital. Apabila situasi paradoksikal ini tidak disikapi dengan bijak, kesenjangan digital atau digital divide akan terus melebar secara eksponensial.
"Perlu dicatat bahwa disrupsi teknologi memiliki kecenderungan yang tidak netral, yakni menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mira Tayyiba, dalam High Level Segmentof the International Telecommunication Union (HLS-ITU) Council 2023di Jenewa, Swiss, Selasa (11/07/2023).
Untuk itu, saat ini dibutuhkan intervensi yang tepat dari berbagai pihak dalam menyikapi perkembangan teknologi. Pasalnya ujar Mira, tanpa intervensi yang tepat, pesatnya kemajuan digital akan memperburuk kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Mira dalam HLS-ITU yang merupakan rangkaian Sidang Dewan ITU Tahun 2023 dan dihadiri oleh pejabat tinggi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dari negara-negara anggota ITU. Pertemuan itu berlangsung dari tanggal 11 Juli hingga 22 Juli 2023 di Kantor Pusat ITU.
Di kesempatan tersebut, Mira menuturkan, guna memperkecil jarak kesenjangan digital, Indonesia perlu mendorong negara-negara di dunia untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun dunia yang semakin terhubung melalui berbagai forum internasional.
"Salah satunya adalah ITU, agensi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu-isu TIK," tegas Sekjen Kementerian Kominfo.
Dalam HLS-ITU 2023, Indonesia menyuarakan arti penting nilai-nilai inklusivitas dan pemberdayaan dalam membangun konektivitas digital yang bermakna bagi semua orang.
"Selain menyediakan konektivitas digital yang merata, membekali masyarakat dengan literasi dan keterampilan digital, serta menjaga ruang digital agar senantiasa aman juga produktif, Indonesia berpandangan bahwa dalam membangun konektivitas digital yang bermakna sekaligus universal, diperlukan pula tata kelola data yang adil dan transparan," tegasnya Sekjen Mira Tayyiba.
Indonesia juga menekankan peran ITU agar mampu memastikan konektivitas digital yang dibangun dan terus disempurnakan dapat dimanfaatkan secara produktif dan aman oleh masyarakat.
"Tidak hanya itu, Indonesia juga memandang bahwa ketersediaan kerangka kerja yang mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyelewengan teknologi digital adalah penting untuk dikembangkan di tingkat global," jelas Sekjen Kementerian Kominfo
Dalam panel itu, Sekjen Mira Tayyiba menyajikan berbagai upaya Pemerintah Indonesia yang berkolaborasi bersama berbagai pihak - termasuk dengan sektor privat, akademisi, media, maupun komunitas, dalam mewujudkan konektivitas digital yang universal dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.
Program-program yang dipaparkan Sekjen Mira di hadapan para delegasi dalam HLS-ITU 2023, antara lain peluncuran Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1), pelatihan dan lokakarya digital bagi para pembuat kebijakan, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu berdaya saing di era yang makin digital.
Kehadiran Indonesia dalam agenda itu merupakan bagian dari peran sebagai Dewan ITU Region E. Pada 3 Oktober 2022 yang lalu, Indonesia kembali terpilih dewan untuk kawasan Asia-Australasia selama masa bakti tahun 2023 s.d. 2026.
Pemilihan itu berlangsung dalam SidangITU Plenipotentiary Conferenceke-22 (ITU PP 22) di Bucharest, Rumania. Dalam sidang ITU PP 22 tersebut, Indonesia memperoleh suara ke-3 terbanyak dalam pemilihan sebagai anggota Dewan ITU, atau sebanyak 157 suara dari total 180 suara sah, setelah Uni Emirat Arab dan India. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan ITU untuk periode 2023 s.d. 2026 melanjutkan tren yang telah berlangsung selama 4 dekade sejak tahun 1982.
sumber:
0 Komentar