Era digital memacu peran humas pemerintah untuk makin aktif dalam memanfaatkan kanal digital, termasuk media sosial. Sebagai platform yang berpengaruh dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi opini publik, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menilai keberadaan strategi penggunaan digital media menjadi sangat relevan dalam menunjang peran humas pemerintah dalam menyampaikan program prioritas pemerintah.
“Platform digital menawarkan berbagai fitur-targeting yang memungkinkan pengiklan untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada target audiens yang spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Dengan demikian, pesan yang relevan dan tepat sasaran untuk mencapai audiens berpotensi tinggi dalam memberikan dukungan positif dan mempengaruhi opini publik,” ungkapnya dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Pengelola Media Sosial Pemerintah serta Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Naskah dan Program Kehumasan di Yogyakarta, Selasa (11/07/2023).
Agar bisa memenangkan perhatian publik, Dirjen Usman Kansong mendorong pemanfaatan fitur platform digital. “Dengan memanfaatkan fitur targeting yang ada, kita dapat mengarahkan pesan-pesan kita kepada kelompok-kelompok yang paling berpotensi memberikan dukungan dan mempengaruhi opini publik secara positif terkait dengan tema yang ingin kita sampaikan,” jelasnya.
Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, promosi pada media digital dalam konteks komunikasi pemerintah sendiri terbuka luas untuk diimplementasikan oleh instansi manapun. Namun, sebagai pemerintah, perlu memperhatikan etika dan pemanfaatan komunikasi publik dengan bijak.
“Perlu diingat bahwa penggunaan iklan pada media digital harus dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa konten yang kita promosikan mematuhi prinsip kebenaran, transparansi, dan keadilan. Kita juga harus menghormati privasi pengguna dan menghindari segala bentuk pelanggaran yang mungkin timbul,” ungkapnya.
Mengutip hasil riset, ada kecenderungan pada tahun 2023 belanja iklan digital di Indonesia meningkat menjadi USD 2,55 miliar atau sekitar Rp39,7 triliun. Angka itu meningkat hampir 12% dari tahun ke tahun. Selain karena penetrasi internet, peningkatan juga didorong kemudahan kustomisasi channel digital. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu lebih kreatif dalam mengemas pesan yang bisa interaktif dan memunculkan ketertarikan audiens.
“Penggunaan iklan di digital media memungkinkan kita untuk mempromosikan konten yang relevan dan akurat kepada target audiens yang tepat. Namun, perlu kajian yang mendalam agar belanja iklan yang kita lakukan betul-betul tepat sasaran. Dengan sumber daya yang terbatas, kita perlu bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada,” tegas Dirjen Usman Kansong.
Namun demikian, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menegaskan arti penting strategi komunikasi yang matang, agar produk yang dihasilkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah.
"Lebih lagi, dengan pengelolaan yang bijaksana, strategi yang tepat, dan SDM Pranata Humas yang kompeten, kita dapat memanfaatkan potensi digital media untuk memperkuat, tidak saja citra di dalam negeri, namun juga nation branding Indonesia dan reputasi bangsa di mata publik internasional. Mari kita bekerja sama dengan semangat dan kolaborasi untuk meraih keberhasilan," tandasnya.
Acara itu dihadiri Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta, Sayuri Egaravanda yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta; Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama; Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dan narasumber serta pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi D. I. Yogyakarta.
0 Komentar