.png)
Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengajak pemimpin media, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP) maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk melawan serangan fajar yang merupakan bagian dari politik uang. Menurutnya hal itu ditujukan untuk membangun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Berintegritas dan Berkualitas.
“Serangan fajar itu bagian dari penyakit pemilu yang bersumber dari politik uang. Di antara gangguan terhadap pemilu berkualitas dan berintegritas itu ada dua, satu politik idenditas, kedua politik uang,” ujarnya dalam Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 “Hajar Serangan Fajar” di Jakarta Pusat, Senin (03/07/2023).
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan istilah “Serangan Fajar” berasal dari judul film propaganda kekuatan Presiden Soeharto sebagai tokoh sentral perjuangan bangsa ini yang dirilis pada 1982 silam disutradarai Arifin C Noer. Film itu merupakan salah satu dari trilogi film propaganda serupa, yakni Janur Kuning dan G 30S PKI.
Sekarang, menurutnya, serangan fajar sudah dipakai untuk istilah politik uang transaksional, dimana orang membayar agar seseorang memilih calon yang diinginkan pemberi uang dengan janji-janji.
“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat Indeks Kerawanan Pemilu, (hasilnya) itu masih ada politik uang atau serang fajar dan Polri juga membuat indeks kerawanan pemilu (IKP) dan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP), itu masih melihat politik uang sesuatu yang mengancam kita,” jelas Mahfud MD.
Mengutip hasil survei LIPI 2019, Plt Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan sebanyak 47,4 persen responden membenarkan bahwa pemilu 2019 diwarnai oleh politik dan 46,7 persen menganggap politik uang itu bisa dimaklumi.
“Itu menjadi peringatan bagi kita semua politik uang selalu ada,” imbuhnya.
Plt Menkominfo Mahfud menuturkan, serangan fajar memiliki dua jenis sasaran yakni perorangan yang diberikan melalui amplop dan borongan yang diberikan melalui sponsor dengan kompensasi bermacam-macam, seperti izin proyek dan lainnya.
Petugas Pemilu juga tak luput dari serangan fajar dengan tujuan untuk mendongkrak jumlah suara calon tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat Kabupaten dengan memanfaatkan celah tidak adanya saksi yang dikenal.
“Mari kita buatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini agar akan menjadi jauh lebih baik manakala kita menyelenggarakan demokrasi lebih baik dan pemilu yang bermartabat, itu sangat penting artinya jika selalu disuarakan oleh media massa,” tutur Plt Menkominfo.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menambahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis berintegritas bermartabat, jujur, adil dan transparan.
Pihaknya bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan antipolitik uang dengan tag line Hajar Serangan Fajar
“Jadi tugas (Kominfo) untuk Pemilu 2024 itu adalah Komunikasi Publik. Di sisi lain KPK itu punya program kampanye, jadi kominfo dengan KPK ini punya tugas yang kurang lebih sama, (Mewujudkan) Pemilu Demokratis Bermartabat Berintegritas,” katanya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo dan KPK bekerja sama mengajak partisipasi LPS dan LPP dalam kampanye melawan Politik Uang, khususnya Serangan Fajar melalui media televisi.
Menurut Dirjen Usman Kansong, media televisi dipilih sebagai sarana kampanye karena berdasarkan survei, orang Indonesia itu masih menonton televisi dan menjadikan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan.
“Oleh sebabnya kita dalam kesempatan ini memfasilitasi KPK ya untuk mengajak LPS dan LPP berpartisipasi mengkampanyekan anti politik uang atau kampanye hajar Serangan Fajar itu,” pungkas Dirjen IKP Kominfo.
Acara itu dihadiri Sekretaris Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan sejumlah pejabat Kementerian Kominfo, KPK dan Kemenko Polhukam
.png&description=Mahfud MD Ajak Bos Media Lawan Serangan Fajar Pemilu 2024){kind=link}
0 Komentar