Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, untuk menopang infrastruktur yang akan dibangun di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN. Sementara, lahan di dalam wilayah IKN menjadi kewenangan dari Otorita IKN.
"Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan Kementerian ATR/BPN. Itu kami bebaskan, berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan," ujar Nusron, dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024)
Kebutuhan dimaksud adalah lahan untuk infrastruktur penunjang yang dibutuhkan untuk masa depan seperti pembangunan bandara, gudang, pelabuhan, hingga hunian pekerja.
Lahan tersebut akan dikelola oleh Badan Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun di IKN.
"Saya serahkan kepada Badan Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang.
Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ," kata dia.
Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan.
Ia juga menyebutkan, pemerintah segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya memberantas mafia tanah.
"Sudah saya sampaikan, tadi saya sudah ketemu silaturahmi sama Pak Jaksa Agung, kita ada kerja sama dengan Jaksa Agung, dengan aparat keamanan, dan sebentar lagi juga akan ada rakor tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November," tuntas Nusron.
Sumber: https://ikn.kompas.com/read/2024/11/01/053000087/3.100-hektar-lahan-di-ppu-disiapkan-topang-infrastruktur-masa-depan-ikn
0 Komentar