Kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Kaltim menjadi sorotan seiring dengan target 20 persen penggunaan APBN yang sudah hampir terpenuhi.
Lantas bagaimana nasib proyek pembangunan IKN Kaltim ini ke depan?
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai melepaskan IKN Kaltim dari status Ibu Kota menjadi pilihan logis dan realistis.
Menurutnya, meski pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dilanjutkan, namun pemerintah tak menempatkannya sebagai proyek prioritas atau Proyek Strategis Nasional (PSN).
Nirwono mengaku, hal tersebut telah ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang bilang bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas sehingga pembangunan IKN akan melandai dalam lima tahun ke depan.
“Dengan anggaran terbatas tentu pembangunan ekosistem IKN juga terbatas dan landai, tidak seprogresif dua tahun sebelumnya (2023-2024),” ujarnya kepada Kontan.co.id, pekan lalu.
Apalagi, kata dia, komposisi pembiayaan IKN dari APBN yang dipatok sebesar 20 persen sudah hampir terpenuhi, sehingga pembangunan proyek senilai Rp 466 triliun tersebut, ke depan harus mengandalkan dari sektor swasta yang sebesar 80 persen sesuai amanat Undang-Undang (UU) IKN.
Menurutnya, dengan begitu investor bakal sulit untuk masuk ke IKN seiring dengan melandainya pembangunan dari APBN.
Bahkan target investasi swasta ke IKN Kaltim Rp 100 T di akhir 2024 terancam meleset.
Target investasi swasta di IKN Kaltim Rp 100 Triliun di akhir tahun 2024 terancam meleset.
Realisasi investasi swasta di IKN Kaltim hingga saat ini masih berkutat di angka Rp 58,4 triliun dari pelaksanaan delapan kali peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek.
Kalaupun ada penambahan investasi di IKN Kaltim pada groundbreaking ke-9 yang direncanakan akan berlangsung akhir 2024 atau awal 2025, hanya Rp 5 triliun.
Tambahan investasi ini, menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono sudah in process.
"Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun," ungkap Agung, saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Investasi swasta yang masuk ini berasal dari lima proyek baru yang meliputi sektor perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.
Satu di antaranya adalah Sojitz Corportarion yang berbasis di Jepang.
Investor ini tengah diupayakan OIKN untuk hadir membangun perumahan.
Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan yang menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.
Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.
Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.
"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko)," imbuh Agung.
Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).
Sementara, sejumlah proyek investasi swasta yang telah selesai dibangun dan mulai beroperasi, adalah Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.
Sumber: https://kaltim.tribunnews.com/2024/12/18/ikn-kaltim-dilepaskan-dari-status-ibu-kota-disebut-menjadi-pilihan-realistis-jadikan-kota-modern?page=3
0 Komentar