Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan pembangunan gedung DPR RI mulai akan dibangun tahun 2025. Pernyataan ini membantah usulan anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya yang meminta gedung DPR dibangun paling terakhir. “Kalau di jadwal kalau tidak salah mulai tahun depan ya, di 2025,” kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). Dia menerangkan, rancangan pembangunan gedung DPR itu sedang dibicarakan dan didesain oleh Kementerian …
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Wahyu mengatakan bahwa pemerintah memiliki prioritas yang sangat besar dalam pembangunan IKN dan secara pribadi dirinya ingin DPR menjadi lembaga yang mengalah atas prioritas pembangunan pemerintah itu. "Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu," kata Wahyu saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersa…
Monitoring SmartCity menggunakan software PRTG. Software PRTG memonitor perangkat / Device untuk Smart City ini banyak menggunakan device-device IoT ( internet of IoT ) ( contoh : Temperarture dan Humidity ) . Sensor IoT fisik yang terhubung dengan IoT Gateway. Protocol yang dipergunakan oleh PRTG untuk memonitor device IoT adalah antara lain : SNMP, MQTT ( dibutuhkan adanya MQTT ) , ModBus TCP , HTTPS, dan Ping. Mapping Device dapat dalam bentuk Web Based yang bisa dikonfigurasikan dan diatur disesuaikan dengan user akses yang ada. Report d…
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Yogyakarta menjadi saksi kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara pada Sabtu, 16 Maret 2024 yang lalu. Seminar Nasional dan Sosialisasi Level of Service (LoS) Pengelolaan Gedung dan Kawasan menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun kualitas dan standardisasi pengelolaan yang akan membentuk masa depan Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara. Dalam acara ini, para peserta disuguhi wacana yang mengangkat pentingnya kolaborasi antara pemerin…
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kesepakatan pemerintah untuk memasukkan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bahwa daerah ini akan dijadikan ibu kota khusus bidang legislasi. Namun, pemerintah menolak. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi saat rapat kerja antara DPR dan Pemerintah tentang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU DKJ. Pembahasan DIM itu sendirinya sebetulnya sudah selesai dan tinggal dibawa ke Tim Perumus (Timus) da…
Social Plugin