.png)
Kominfo Mulai Implementasikan Regulasi UU PDP ke Masyarakat
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai menyusun draft regulasi dan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini dilakukan agar sejalan dengan tata kelola data pribadi di ranah digital publik, khususnya masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A. Pangerapan menargetkan Peraturan Pemerintah untuk mempermudah implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat diluncurkan ke publik pada September 2023. “Kalau Peraturan P…
Sturman Terima Aspirasi Pembentukan Satu Data Indonesia dalam Pembahasan RUU Statistik
Anggota Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menerima aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), serta para akademisi dan stakeholder dari provinsi tersebut, terkait adanya permintaan untuk membentuk satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola Satu Data Indonesia. Menurutnya, dengan adanya lembaga Satu Data Indonesia ini, akan memangkas tumpang tindih data yang kerap kali terjadi antar lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. "Ini tadi kita dapat aspirasi langsung dari semua stakeholder yang kita undang d…
Artificial Intelligence Dinilai Penting dalam Mewujudkan RUU PDP
Artificial Intelligence (AI) dinilai penting dalam mewujudkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). RUU itu akan memberikan inovasi agar pemanfaatan media digital dapat dtingkatkan. Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan mengatakan, dengan adanya pengolahan data pribadi dengan AI dapat menciptakan tahap baru dalam proses mewujudkan RUU PDP. Seperti, integrasi data, meningkatkan efisiensi, dan optimalisasi alokasi aset. "Pada 2020, Kominfo menyurvei status literasi digital nasional yang mengacu pada ke…
Pers: Perjelas Definisi Penyalahgunaan Data Pribadi di RUU PDP
Para pemangku kepentingan di dunia pers melihat adanya potensi gesekan dari Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karenanya, diperlukan kejelasan lebih rinci terkait definisi penyalahgunaan data pribadi itu yang seperti apa. “Kenapa? Karena pers dalam hal ini media massa kerapkali juga melakukan investigasi dan liputan-liputan yang berpotensi mengekspos data pribadi, mungkin terkait dengan keuangan, lokasi atau keberadaa…
Social Plugin